Pagi yang Kesiangan di Heubeul Isuk

NAMA kadang menjadi sebuah representasi keadaan sebenarnya. Meskipun kadang-kadang terdengar janggal, namun makna yang terkandung adalah yang paling penting dibandingkan sekadar artikulasi. Hal ini terjadi pada Kampung Heubel Isuk yang secara administratif berada di Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung.

Kampung ini terletak di antara Kampung Patrol dan Cukanghaur pada desa yang sama. Kedua kampung tadi mungkin lebih dikenal dibandingkan dengan Kampung Heubeul Isuk. Kampung Patrol dikenal karena sempat menjadi biang kemacetan akibat longsor besar hingga memakan setengah badan jalan raya Soreang-Ciwidey, beberapa bulan lalu. Sedangkan Kampung Cukanghaur dikenal masyarakat karena keindahan panorama arsitektur jembatan kereta api yang tak difungsikan lagi.

Kampung berpenduduk sekitar 60 kepala keluarga itu dinamakan Heubeul Isuk karena

semua warga terlambat mendapatkan pagi. Dengan kata lain, warga Heubeul Isuk sangat lama menanti datangnya pagi (Sunda: heubeul=lama, isuk=pagi). Sebuah bukit besar di

scbclah timur kampung itu membuat sinar matahari pagi tak pernah dirasakan warga.

"Sejak zaman kakek saya, kampung ini.sudah ada. Kita memang sudah terbiasa men­dapatkan pagi yang lebih siang. Paling cepat matahari mulai bersinar di kampung ini seki­tar pukul 10.00," kata Udin (62), tokoh ma­syarakat Kampung Heubeul Isuk, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (24/11), Udin lahir dan besar di kampung ini hingga sekarang. Meskipun tak mendapatkan matahari pagi, masyarakat kampung itu memiliki tubuh yang sehat dan menjaga benar kebersihan lingkungan.

Kampung Heubeul Isuk berada tepat di kaki bukit yang juga disebut warga dengan nama Heubeul Isuk. Karena kemiringan yang cukup ekstrem, kini warga hampir tak mungkin membangun ke arah atas bukit. Makanya, pengembangan kampung ini di­lakukan ke seberang Jalan Raya Soreang-Ciwidey, tepatnya ke daerah persawahan. Menurut Udin, kampung ini awalnya hanya dihuni sekitar lima kepala keluarga namun terus berkembang hingga jumlahnya mencapai 60 ke­pala keluarga seperti sekarang.

Satu kebiasaan unik yang dijalani warga Heubeul Isuk yaitu mereka biasanya menjemur pakaian setelah pukul 11.00, bukan pagi hari seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Lambatnya kedatangan sinar matahari yang memaksa warga Heu­beul Isuk melakukan hal itu.

Menurut sejumlah tetua di kampung ini, masyarakat sempat mencoba mengganti nama Heubeul Isuk sekitar awal tahun 1950-an menjadi Kam­pung Babakan Manglid. Upaya

penggantian nama itu pernah dilakukan dengan menulisnya besar-besar pada gapura menuju kampung itu. Namun, perubahan nama itu ternyata tak begitu saja diterima warga dan bertahan sekitar satu tahun saja. Setelah itu, nama Heubeul Tsuk kembali digunakan hingga sekarang.

Meskipun berada pada ke­miringan yang cukup tajam, kampung ini tak terkendala dengan ancaman longsor. Sebuah talun bambu yang dibiarkan tumbuh alami serta banyaknya tanaman keras membuat permukaan tanah di Heubeul Isuk cukup stabil. Tak ada dinding rumah retak sejak lama. Petani pun masih tetap leluasa berkebun di bagian atas rumah mereka selama ini. Pohon-pohon keras di bukit Heubeul Isuk juga mengalirkan air di dua mata air yang terus mengalir meski kemarau tiba.

Lalu, apakah kondisi ini membuat warga Heubeul Isuk menjadi malas-malasan dengan bangun lebih siang?

"Oh tidak. Bagaimana bisa kita bangun lebih siang kare­na kebanyakan profesi warga adalah buruh pabrik dan pe­tani. Tetap saja kita bangun pagi meskipun matahari datang lebih siang," ucap Udin. (Deni Yudiawan/"PR")***

Pikiran Rakyat

Bandung - Senin (Pahing) 26 November 2007

Kesadaran Geografi Kita

Oleh : SRI EDI SWASONO

Di tengah menekuni buku Re­source Wars (MT Klare, 2002)， juga memaknai gemuruhnya Perhimpunan Nasionalis Indonesia (PNI-nya Kwik Kian Gie dan kawan-kawan), serta menyimak pemberitaan Kompas (26/3) tentang pidato pengukuhan guru besar mengenai integrasi nasional Indonesia tentu terasa mengejutkan melihat kenyataan ini.

Kuliah subtopik "interdependensi ekonomi" di kelas semester ke-8 pada sebuah universitas terkemuka di Jakarta tidak dapat saya lanjutkan. Bagaimana mungkin para mahasiswa tidak mengenal Laut Sawu， Teluk Tomini, Morotai, Sorong, Timika， dan lokasi geografi strategis lain guna membangun pola-pola interdependensi ekonomi yang akan dibahas di kelas.

Semula saya tidak yakin para mahasiswa semester ke-8 ini benar-benar "buta" ilmu bumi Indonesia. Ketika dengan jengkel saya tawarkan siapa yang tahu di mana Laut Sawu, Bima, Waingapu, Maumere, Ende， Larantuka, dan Rote akan saya luluskan tanpa saya periksa ujiannya, be­nar-benar malapetaka terbukti, tidak seorang pun mengacungkan tangan.

Mereka memang tidak mengenal Tanah Airnya. Di kelas ini， ada yang mengaku berasal dari Jawa Barat (lahir Betawi) pun tidak tahu di mana Pameungpeuk. Ada yang menyatakan Jarnbi di sebelah timur Palembang. Ada yang menggambar letak Minahasa di antara Makasar dan Parepare, Demikian pula Boyolali (asal orangtuanya) dikatakan di selatan Solo, dan mengatakan Cepu di Jawa Timur Mereka meletakkan Pontianak di antara Ketapang dan Pangkalan Bun， padahal jelas Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Mereka tidak lancar menyebut 10 nama kota besar di Jawa, sempat berhenti pada deretan kota ke-8, dan seterusnya-

Kesimpulan saya, mereka tidak merasa sempit atau sesak napas hidup di Indo­nesia hanya berwawasan cekak Jabotabek, tanpa tahu the land beyond, ibarat miopi dan berkacamata sempit cukuplah hidup ini, Ibaratnya, tidak perlu mengenal Nusantara berikut isi dan penghuninya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Seolah mereka tidak merasa risi tanpa tahu zero point keberadaan mereka.

Hegemoni akademis

Bagi saya， apabila bangsa kita seperti yang ada di kelas itu， ini merupakan sesuatu pelumpuhan sempuma (a complete disempowerment) atas suatu bangsa,

Sudah sejak beberapa waktu saya meng-amati terjadinya hegemoni akademis di kampus-kampus kita. Ada kecenderungan laten sejak lama kurikulum telah mem-bentuk manusia-manusia elite yang ambivalen, menjadikan mereka "orang Barat di Timur" atau "orang Timur yang ke-Barat-Barat-an"， yang lengah akan ideologi dan kesadaran nasionalnya.

Bagi Indonesia yang berideologi Pan-casila， yang multikulturalistik dan berma-nifesto Bhineka Tunggal Ika， hegemoni akademis yang mengubur cita-cita (visi dan misi kemerdekaan) adalah upaya me, rongrong perjalanan sejarah bangsa,

Suatu nationhood yang dalam dimensi ututuhnya mengemban doktrin self-deterrnination, sovereignty, dan territorial inte¬grity tidak dikenal para mahasiswa kelas saya ini. Mereka adalah warga negara Indonesia tanpa kesadaran geografi, tak mengenal prinsip ksatria sedumuk bathuk senyari bumi Mereka dilumpuhkan oleh semacam "kurikulum modern" yang mendikte agar sejarah dan ilmu bumi Indonesia tak perlu benar-benar diajarkan.

Teritori tidak utuh

Pada kuliah pekan berikutnya, mereka tetap saja tidak tahu di mana Miangas dan Rote. Bahkan, ada yang mengatakan Andalusia di Swiss dan Maroko di Filipina, mereka tidak mengenal Federico Garcia Lorca (dari Andalusia), Friedrich von Schiller, Sir Rabindranath Tagore, dan lainnya, adalah bagian dari telah terjadinya pelumpuhan akademis itu, Suatu perlucutan dari konteks dan tekstur mondial paling sederhana,

Terpaksa saya membeli delapan peta (atlas). Ada yang berjudul Atlas Lengkap (untuk sekolah dasar); Atlas Dunia (untuk SD， STP dan SMU); Atlas Indonesia dan Dunia; Atlas Indonesia dan Dunia (untuk IPS); dan seterusnya. Dari peta sebanyak itu hanya satu yang memuat Pulau Mi¬angas (126，8BT/5，35LU)， itu pun salah tulis, Pulau Miangsa, Tujuh peta lain hanya memuat sampai ke Kepulauan Sangihe (125，5BT/3，5LU) dan Kepulauan Talaud (126,8BT/4,5LU). Atlas kita tidak tuntas, teritori Indonesia tidak diutuhkan. Pada umumnya hanya di peta lama (terbitan 1994 ke bawah), di peta-peta dinding lama Pulau Miangas masih tertera.

Tentu memalukan, Pulau Miangas justru tertera jelas di peta dinding yang terpancang di ruang kerja Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, Untunglah inflight-magazine Garuda Indonesia memuat Pulau Miangas (atas saran saya), Kita tinggal menunggu apakah nasib Pulau Mi-angas akan sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mindset mereka tidak mencakup utuh Tanah Air sebagai milik dan bagian kehidupan bernegara.

Bagaimana bangsa kita lengah dan mudah dilumpuhkan melalui skenario akademik macam ini? Ataukah ini sekadar absurditas atau ketumpulan budaya? Bagaimana nasionalisme bisa direvitalisasi tanpa ada kesadaran teritorial? Bagaimana nasionalisme bisa berkembang bila para pemimpin menjuali kedaulatan negara (Indosat dan lainnya)?

"Resources wars"

Perang kekayaan alam (resource wars) yang gamblang digambarkan Klare cukup mengerikan. A Lowrie (2002) menambahkan， doktrin resource scarcity sedang bergeser menjadi doktrin "negara bandit" (rogue state doctrine), Kita dirampok para Herrenvolker, bangsa adidaya ekonomi, yang menggandeng pasar bebas, yang de¬ngan mudah menjarah kekayaan alam kita. Pasar bebas yang diwakili para global fi¬nancial tycoons tanpa kedok lagi berunjuk gigi sebagai super-imperialis QA Hudson, 2003), Saking lemahnya kesadaran geografi dan sovereignty atas teritori, 6.000 (dari sekitar 18.000) pulau yang disatukan lautan luas， setelah 60 tahun merdeka, ada yang belum diberi nama, Nama-nama indah nelayan setempat sepatutnya diadopsi sebagai nama pulau.

Peta-peta Indonesia tak utuh yang beredar hendaknya ditarik kembali. Para penyusun tidak boleh mengkhianati dan menjerumuskan anak-anak dengan memperdagangkan atlas macam itu. Wisata Nusantara antar pulau bagi bapak/ibu guru dan murid perlu dipromosikan dengan dana masyarakat dan APBN.

SRI-EDI SWASONO

Pj Ketua Umurn Dekopin; Ketua Dewan

Pakar PKP-Indonesia

KOMPAS， SENIN， 17 APRIL 2006

 Halaman 6